Ketika berjuang, mungkin seorang pahlawan menuai banyak cibiran, bahkan dianggap pemberontak. Tetapi ketika perjuangannya membuahkan hasil yang baik, atau setidaknya membangkitkan sebuah kesadaran publik, baru masyarakat memandang kagum adanya

Hal seperti itu dirasakan almarhum Letkol Inf. Herman Nicolas Ventje Sumual ketika memperjuangkan keyakinannya. Tokoh terkemuka Sulawesi Utara ini bahkan sudah memikirkan soal hak asasi manusia, reformasi, dan otonomi daerah sejak jauh hari. Gerakan Ventje dan kelompoknya yang dibangun atas kesadaran mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, justru disorot sebagai pemberontakan oleh pemerintahan Orde Lama.
Gerakan Perjuangan Semesta atau Permesta (1957-1961) yang diproklamirkan Ventje akhirnya ditumpas dan secara de facto tampaknya gagal. Tetapi secara prinsip, gerakan itu menuai hasil, manakala masyarakat menyadari makna sebenarnya di balik perjuangan itu. Kini, Ventje dipandang sebagai seorang tokoh besar, setidaknya untuk Indonesia Timur, lebih khusus Sulawesi Utara.
Dalam berbagai kesempatan, pria kelahiran Remboken/Minahasa, 11 Juni 1923, ini menekankan bahwa Permesta bukan pemberontakan, melainkan sebuah deklarasi politik. Bagi Ventje, isi deklarasi Permesta ya seperti gerakan reformasi di zaman ini. Prinsip perjuangan Permesta adalah “Lebih baik dijajah bangsa asing, daripada dijajah sukubangsa sendiri”
Dia berpatokan pada Undang Undang Dasar sementara Tahun 1950 yang menegaskaan otonomi seluas- luasnya bagi daerah dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam pandangan sadar Ventje ketika itu, hal-hal tersebut tak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, menurut dia, pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi.
Dan untuk mempertahankan keyakinan tersebut, Ventje dan kelompoknya tak segan-segan angkat senjata. Mereka yang nekat angkat senjata adalah orang-orang yang ikut berjuang dengan darah dan air mata dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Warouw, dan Kolonel AE Kawilarang.
Ventje sendiri cukup berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dia menjabat Komandan SWK-103A/WK-III saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dia berjuang bersama Kolonel Soeharto yang kala itu sebagai Komandan SWK-103C/WK-III di Jogjakarta. Setelah pemerintahan Orde Lama tumbang, Ventje yang dibebaskan dari tahanan pemerintah, terlibat aktif dalam penjajakan pembentukan ASEAN.
Ventje mengakui bahwa dirinya adalah seorang pemberontak. “Tapi saya memberontak terhadap kezaliman. Dan perlu saya tegaskan lagi: saya tidak pernah menyesal pernah jadi pemberontak.” Demikian kata Ventje kepada wartawan Tempo, suatu saat.
Dari tindakan dan pemikiran Ventje, kita bisa menimba pelajaran mengenai bagaimana sikap seorang pahlawan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani. Kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sansekerta phala-wan yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama.
Sebulan yang lalu tepat pada hari Minggu 28 Maret 2010 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta , Pak Ventje berpulang ke Rumah Bapa . Selamat jalan Opa Ventje Sumual. Beristirahatlah dalam tenang.(*/TM)

“Seharusnya mereka mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan uang. Kasihan, banyak saudara-saudara kita yang susah.

Petikan kalimat itu terucap spontan dari bibir Buce Lotanubun ketika mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Buce mengadukan pelayanan yang diterima istrinya, Siska Yulia Fransiska Makatey, pasien yang meninggal saat proses melahirkan di RSUP Prof Kandou, Sabtu 10 April 2010.
Keluarga Siska menduga kematian itu akibat malapraktik. Buce mengadu ke Dewan dengan harapan, cukup istrinya saja, jangan ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa.
Selain dugaan malapraktik, sejumlah anggota Komisi IV mengendus dugaan praktik komersialisasi terhadap obat-obat yang telah dibiayai Asuransi Kesehatan (Askes) oleh oknum-oknum paramedis di rumah sakit. Dewan menduga oknum perawat menekan pasien dan keluarganya untuk membayar obat yang seharusnya sudah dibiayai negara melalui Askes. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.
Kata kunci dalam kasus ini adalah “komersialisasi kesehatan”. Praktik ini sudah sangat lama terasa di negeri ini, namun seringkali berlalu begitu saja dan akhirnya terlupakan sampai datang kasus berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah kita sering mendengar dan membaca berita mengenai pihak rumah sakit menolak pasien kurang mampu atau memberikan pelayanan buruk bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas? Sebuah keanehan ketika rumah sakit semestinya berorientasi pelayanan, apalagi rumah sakit milik pemerintah, justru menolak pasien bila tak mampu membayar di muka. Tak jarang pasien gawat darurat keburu meninggal lantaran terlalu lama menunggu layanan medis.
Itu bisa terjadi lantaran beberapa rumah sakit saat ini telah menjadi sebuah industri yang menggunakan perspektif untung rugi semata. Bila sudah begini paradigmanya, tentu saja orang miskin menjadi musuh utama rumah sakit. Maka tak heran ketika orang miskin datang berobat, pertanyaan pertama yang mereka terima bukannya “sakit apa” tetapi “mana uang mukanya.” Itulah sebabnya muncul pemeo, “orang miskin dilarang sakit”. Kalau kita ubah sedikit ‘lelucon’ itu, akan menjadi, “hanya orang kaya yang boleh hidup.”
Komersialisasi layanan kesehatan benar-benar menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan. Ancaman sangat serius terhadap nyawa orang-orang miskin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari betul soal ini. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, rela menunda kunjungan luar negeri, termasuk ke Indonesia, demi memperjuangkan lolosnya rancangan undang-undang kesehatan di negerinya, yang lebih berpihak kepada kaum miskin.
Kita, Indonesia, juga memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab XX Pasal 190 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
Sebagai rakyat dari negeri ini, kita berhak menuntut negara untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Manakala negara belum mampu memenuhi hal itu, setidaknya pemerintah harus bertanggungjawab menyelenggarakan layanan kesehatan yang manusiawi.
Pemerintah tidak membiarkan praktik komersialisasi layanan kesehatan semakin menjadi-jadi. Misalnya, pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap pihak rumah sakit yang meminta uang muka terlebih dahulu, terutama bagi pasien gawat darurat, menindak tegas pihak rumah sakit yang menolak pasien. Ini perintah Undang-Undang Kesehatan! (*/TM)