Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 25th, 2009

KPKSekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam sorotan publik. Nasib KPK setelah 19 Desember 2009, tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.KPK dan Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan lebih untuk menindak kasus pidana korupsi. Sejak KPK berdiri, sudah banyak pejabat baik dari legislatif maupun eksekutif bermasalah yang merasakan dampaknya. KPK dan Pengadilan Tipikor membuat mereka yang berkuasa baik legislatif ataupun eksekutif merasa terancam.Karena itu, ada indikasi perlawanan balik terhadap KPK dan Pengadilan Tipikor salah satunya dengan menunda-nunda pembahasan RUU Pengadilan Tipikor tersebut.Bagaimanapun, nasib KPK berada diujung tanduk. Bahkan, lembaga yang kini tengah gencar membongkar kasus-kasus korupsi itu terancam bubar, jika hingga 19 Desember 2009 pemerintah dan DPR belum mengesahkan Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).Pada tanggal itu adalah saat terakhir pembentukan Undang-undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden Yudhoyono tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), KPK pun terancam bubar.Sudah tentu jika KPK bubar, hal ini terkait nasib hasil penyidikan KPK ke mana harus dilimpahkan. KPK tak bisa begitu saja langsung melimpahkan hasil penyidikannya ke pengadilan umum. Undang-undangnya bersifat khusus. Harus ada perppu untuk menyatakan pemberlakuan itu (pelimpahan hasil penyelidikan KPK ke pengadilan umum).Perppu yang mengatur pelimpahan penyidikan KPK ke pengadilan umum itu dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah memang sudah tidak menginginkan keberadaan Pengadilan Tipikor.Seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 menyatakan, pengadilan tipikor harus diatur dalam UU tersendiri dan terpisah dari UU KPK. Alasannya, pasal 53 UU KPK yang mengatur tentang tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR untuk membentuk UU tipikor yang baru. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, maka kasus korupsi akan ditangani pengadilan umum.Wewenang KPK sebagai lembaga vital pemberantasan korupsi akan lemah jika keberadaan Pengadilan Tipikor tidak jelas. Kalau hingga 19 Desember 2009 belum ada UU Tipikor, maka pengadilan tipikor tidak ada lagi. Konsekuensinya, KPK juga bubar karena mau dilimpahkan ke mana hasil penyidikannya.Ini ancaman yang sudah di depan mata menyangkut eksistensi KPK.Kini publik melihat bahwa DPR nampaknya mengulur-ulur pembentukan UU Tipikor. DPR bisa dilihat oleh rakyat sedang berusaha membubarkan KPK. Jika sampai batas waktu Desember 2009 RUU Pengadilan Tipikor belum juga diselesaikan, maka pers dan kalangan LSM seperti ICW, Transparansi Internastional dan YLBHI, bisa memberikan label khusus bagi anggota DPR periode 2004-2009 sebagai institusi antipemberantasan korupsi.Publik berharap KPK tidak dibubarkan dan pemerintah mustinya tanggap bahwa KPK diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi yang masih merajalela. Kini semua terpulang kepada kebijaksanaan pemerintahan Presiden SBY untuk menentukan nasib dan masa depan pemberantasan korupsi.(sumber:www.inilah.com)

Read Full Post »