Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 7th, 2009

Berbagai kalangan menilai, seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikhawatirkan mengancam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, proses seleksi yang dilakukan DPR tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Prosesnya, mulai dari waktu hingga besaran anggaran, dilakukan secara tertutup. Proses ini terkesan hanya formalitas dan basa-basi saja. ICW bersama empat lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi LSM Pemantau Seleksi Calon Anggota BPK menilai ketertutupan proses seleksi anggota BPK semakin memperkuat dugaan jika kepentingan politik dan kelompok tertentu dititipkan pada calon anggota BPK. Selain itu, sejumlah kandidat yang berasal dari kalangan DPR terkesan bermotif mencari pekerjaan lain setelah mereka tidak lagi terpilih menjadi anggota DPR periode berikutnya.
Proses yang saat ini berjalan membuat kanditat yang potensial malah sulit untuk lolos. Seleksi tertutup membuka peluang terjadinya praktek politik dagang sapi, antara panitia, peserta dan donator.
Bagaimana mungkin Komisi XI DPR menyeleksi anggotanya sendiri. Kalau ada kasus di DPR, BPK akan sulit menyusuri dan menindak, termasuk sejumlah institusi lainnya. Ini berpotensi adanya titipan pada calon anggota BPK. (more…)

Read Full Post »

Para wakil rakyat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 di berbagai daerah sudah memasuki masa tugas mereka di gedung dewan masing-masing . Mereka yang baru pertama kali menjadi wakil rakyat masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Menjadi anggota dewan, meski disebut terhormat dan mungkin mendapat berbagai fasilitas, tentu tidak mudah karena dalam diri mereka ada amanat rakyat yang memilihnya. Rakyat yang memilih mereka pasti berharap sang anggota dewan ini mampu menjadi penyambung lidah rakyat.
Artinya, berbagai keinginan, keluhan, dan harapan rakyat saat ini berada di pundak mereka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, mereka pun memiliki fungsi legislatif untuk mengawasi pemerintah atau eksekutif.Harus di sadari, kalau banyak pejabat eksekutif atau pemerintah yang terseret kasus korupsi itu merupakan bukti kelemahan pengawasan dari anggota dewan juga. Kalau anggota dewan bisa mengawasi dan bersikap kritis terhadap eksekutif, tentu peluang terjadi penyimpangan oleh eksekutif bisa ditekan. (more…)

Read Full Post »