Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

Ketika berjuang, mungkin seorang pahlawan menuai banyak cibiran, bahkan dianggap pemberontak. Tetapi ketika perjuangannya membuahkan hasil yang baik, atau setidaknya membangkitkan sebuah kesadaran publik, baru masyarakat memandang kagum adanya

Hal seperti itu dirasakan almarhum Letkol Inf. Herman Nicolas Ventje Sumual ketika memperjuangkan keyakinannya. Tokoh terkemuka Sulawesi Utara ini bahkan sudah memikirkan soal hak asasi manusia, reformasi, dan otonomi daerah sejak jauh hari. Gerakan Ventje dan kelompoknya yang dibangun atas kesadaran mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, justru disorot sebagai pemberontakan oleh pemerintahan Orde Lama.
Gerakan Perjuangan Semesta atau Permesta (1957-1961) yang diproklamirkan Ventje akhirnya ditumpas dan secara de facto tampaknya gagal. Tetapi secara prinsip, gerakan itu menuai hasil, manakala masyarakat menyadari makna sebenarnya di balik perjuangan itu. Kini, Ventje dipandang sebagai seorang tokoh besar, setidaknya untuk Indonesia Timur, lebih khusus Sulawesi Utara.
Dalam berbagai kesempatan, pria kelahiran Remboken/Minahasa, 11 Juni 1923, ini menekankan bahwa Permesta bukan pemberontakan, melainkan sebuah deklarasi politik. Bagi Ventje, isi deklarasi Permesta ya seperti gerakan reformasi di zaman ini. Prinsip perjuangan Permesta adalah “Lebih baik dijajah bangsa asing, daripada dijajah sukubangsa sendiri”
Dia berpatokan pada Undang Undang Dasar sementara Tahun 1950 yang menegaskaan otonomi seluas- luasnya bagi daerah dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam pandangan sadar Ventje ketika itu, hal-hal tersebut tak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, menurut dia, pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi.
Dan untuk mempertahankan keyakinan tersebut, Ventje dan kelompoknya tak segan-segan angkat senjata. Mereka yang nekat angkat senjata adalah orang-orang yang ikut berjuang dengan darah dan air mata dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Warouw, dan Kolonel AE Kawilarang. (more…)

Read Full Post »

“Seharusnya mereka mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan uang. Kasihan, banyak saudara-saudara kita yang susah.

Petikan kalimat itu terucap spontan dari bibir Buce Lotanubun ketika mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Buce mengadukan pelayanan yang diterima istrinya, Siska Yulia Fransiska Makatey, pasien yang meninggal saat proses melahirkan di RSUP Prof Kandou, Sabtu 10 April 2010.
Keluarga Siska menduga kematian itu akibat malapraktik. Buce mengadu ke Dewan dengan harapan, cukup istrinya saja, jangan ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa.
Selain dugaan malapraktik, sejumlah anggota Komisi IV mengendus dugaan praktik komersialisasi terhadap obat-obat yang telah dibiayai Asuransi Kesehatan (Askes) oleh oknum-oknum paramedis di rumah sakit. Dewan menduga oknum perawat menekan pasien dan keluarganya untuk membayar obat yang seharusnya sudah dibiayai negara melalui Askes. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.
Kata kunci dalam kasus ini adalah “komersialisasi kesehatan”. Praktik ini sudah sangat lama terasa di negeri ini, namun seringkali berlalu begitu saja dan akhirnya terlupakan sampai datang kasus berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah kita sering mendengar dan membaca berita mengenai pihak rumah sakit menolak pasien kurang mampu atau memberikan pelayanan buruk bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas? Sebuah keanehan ketika rumah sakit semestinya berorientasi pelayanan, apalagi rumah sakit milik pemerintah, justru menolak pasien bila tak mampu membayar di muka. Tak jarang pasien gawat darurat keburu meninggal lantaran terlalu lama menunggu layanan medis.
Itu bisa terjadi lantaran beberapa rumah sakit saat ini telah menjadi sebuah industri yang menggunakan perspektif untung rugi semata. Bila sudah begini paradigmanya, tentu saja orang miskin menjadi musuh utama rumah sakit. Maka tak heran ketika orang miskin datang berobat, pertanyaan pertama yang mereka terima bukannya “sakit apa” tetapi “mana uang mukanya.” Itulah sebabnya muncul pemeo, “orang miskin dilarang sakit”. Kalau kita ubah sedikit ‘lelucon’ itu, akan menjadi, “hanya orang kaya yang boleh hidup.”
Komersialisasi layanan kesehatan benar-benar menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan. Ancaman sangat serius terhadap nyawa orang-orang miskin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari betul soal ini. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, rela menunda kunjungan luar negeri, termasuk ke Indonesia, demi memperjuangkan lolosnya rancangan undang-undang kesehatan di negerinya, yang lebih berpihak kepada kaum miskin. (more…)

Read Full Post »

Ada dua momentum besar soal pajak pada minggu pertama bulan April ini. Pertama, kabar gembira dari tindak lanjut tertangkapnya Gayus Tambunan dalam soal mafia pajak. Gayus mungkin akan “menyanyi” sehingga aktor-aktor di belakangnya makin berpeluang untuk diseret ke meja hijau. Ini bisa menjadi awal pengungkapan aspek sistemik dari mafia pajak.
Kedua, 1 april 2010 adalah awal berlakunya UU No 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah. Yang menarik dari sini adalah, PPN berlaku untuk produk pakan, produk olahan pertanian dan perikanan. Isu kedua inilah yang menjadi fokus tulisan ini.
Isu PPN untuk pertanian sempat ramai dibicarakan menjelang pembahasan UU PPN pertengahan tahun lalu. Kala itu berkembang wacana mengenakan PPN kepada produk primer pertanian, peternakan, dan perikanan.
Wacana ini spontan ditentang berbagai kalangan. Diantara kelompok kritis itu adalah Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB dan InterCafe IPB yang langsung menggelar diskusi dan menyajikan hasil kajian yang menyimpulkan rencana itu tidak tepat. (more…)

Read Full Post »

Merokok dapat merusak kesehatan

Setiap tanggal 7 April, Badan Kesehatan Dunia memperingati Hari Kesehatan Internasional. Sejauh mana pengaruhnya bagi para perokok yang acapkali disebut “ahli hisab” dalam memperhatikan rambu-rambu agar tetap terjaga dari kesehatannya.Peraturan Daerah untuk kawasan bebas merokok memang telah dikeluarkan, namun di sejumlah tempat, seperti di perkantoran dan rumah sakit masih sering `kita` jumpai para ahli hisab yang melakukan aktivitas merokok dengan santai.
Kondisi tersebut dibenarkan oleh salah seorang perokok aktif yang berprofesi di bidang multimedia bernama Joko Supriatno.Ia mengaku bahwa ketika pola pemikiran atau mind set perokok melekat pada diri seseorang, maka keinginan untuk terus merokok akan terus dilakukan.
“Seorang perokok pasti tahu bahayanya merokok, akan tetapi kebiasaan merokok itu dianggapnya sebagai sebuah kebiasaan yang sudah menjadi perilaku yang tidak bisa dihentikan,” katanya.Sebagai seorang perokok, Joko mengaku pernah mencoba untuk berhenti merokok. Selama tujuh bulan, ia berhasil tanpa menghisap sebatang pun. Namun memasuki bulan ke delapan, ia mengaku kembali merokok karena tidak kuat.
Ungkapan yang dilontarkan oleh Joko itu, dipahami oleh Ketua Bagian Paru, RSUD Dr.Soetomo Surabaya, dr. H. Slamet Hariadi Z.,Sp.P (K), sebagai tantangan dalam penyembuhan merokok. Ia mengatakan untuk menghentikan merokok ada lima tahap, yaitu ask (meminta), advise (memberi saran), asses (menaksir), arrange (menyusun) dan recovery (penyembuhan). (more…)

Read Full Post »