Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Cerita Biasa’ Category

Dua kelompok mahasiswa terlibat tawuran dalam lingkungan kampus Universitas Sam Ratulangi usai pesta minuman keras. Sekali lagi, dua kelompok yang berpesta miras kemudian terlibat tawuran adalah “mahasiswa” dan terjadi dalam lingkungan kampus universitas negeri terkemuka di Sulawesi Utara! Ini sungguh sangat memalukan,mahasiswa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat kedepannya dan sebagai kaum terpelajar malah melakukan hal yang tidak sewajarnya yaitu tawuran.
Peristiwa seperti itu memang bukan hal aneh di Indonesia. Di Jakarta dan Makassar, peristiwa semacam ini telah menjadi hal yang lumrah bahkan seperti musim tawuran. Di kedua daerah itu dan daerah lainnya, tauran semacam ini bahkan terjadi lebih “hebat” dibandingkan tawuran mahasiswa yang ada di Sulut.
Namun, kita tetap mengelus dada atas kejadian seperti itu. Mengingat mahasiswa adalah para intelektual muda. Para calon ilmuwan dan pemimpin masa depan bangsa dan daerah ini. Kita sangat mengharapkan peristiwa seperti itu tidak terulang kembali. Apalagi, kalau kita menoleh kebelakang, peristiwa serupa sudah beberapa kali terjadi di kampus yang sama. (more…)

Read Full Post »

Setiap tahun di Indonesia selalu ada imigran gelap yang transit sebelum mereka ke Australia untuk mencari suaka politik karena tidak mendapat perlindungan di negaranya.
“Selama bulan April sampai Juni 2009, tercatat ada 500 imigran gelap yang transit di Indonesia dan Juli sebanyak 126 orang,” kata Wakil Internasional Organization of Migration (IOM) di Makassar, Josephina Tanggu Bore, dalam acara lokakarya Keimigrasian Internasional di Manado, Selasa. Josephina mengatakan kebanyakan para imigran berasal dari Pakistan dan Afganisthan yang berlayar ke Australia untuk mencari perlindungan dan suaka politik. Sebagai wakil resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pihaknya melakukan upaya untuk membantu para imigran gelap dan orang asing dari belahan dunia untuk mencari suaka politik, yakni dengan memberikan rekomendasi dan membantu mereka mendapatkan fasilitas yang benar dalam pelayaran. IOM sendiri memberikan bantuan kepada para imigran sehingga untuk sementara sebelum mendapatkan bantuan dari dunia internasional mereka dikategorikan sebagai pengungsi dulu. Seminar tersebut, katanya, dibuat supaya para kepala wilayah terutama yang berbatasan dengan perairan bisa bisa mengetahui jika ada warga asing yang datang. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Manado, Harold Monareh menyatakan senang sekali dengan acara tersebut, karena bisa memberikan bantak masukan kepada para lurah yang wilayahnya berada di pesisir pantai. “Dengan demikian kewaspadaan bisa ditingkatkan, sebab kita ini sudah berada di alam global dimana tidak ada lagi batas antara satu wilayah dengan yang lain, sehingga susah untuk dikenali,” kata Monareh. Apalagi, katanya, pedatang asing itu rentan dengan masalah bahkan bisa saja ditunggangi oleh perdagngan narkotika dan teroris, jadi hal ini penting untuk diketahui. (sumber:antaranews)

Read Full Post »

KPKSekarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam sorotan publik. Nasib KPK setelah 19 Desember 2009, tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.KPK dan Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan lebih untuk menindak kasus pidana korupsi. Sejak KPK berdiri, sudah banyak pejabat baik dari legislatif maupun eksekutif bermasalah yang merasakan dampaknya. KPK dan Pengadilan Tipikor membuat mereka yang berkuasa baik legislatif ataupun eksekutif merasa terancam.Karena itu, ada indikasi perlawanan balik terhadap KPK dan Pengadilan Tipikor salah satunya dengan menunda-nunda pembahasan RUU Pengadilan Tipikor tersebut.Bagaimanapun, nasib KPK berada diujung tanduk. Bahkan, lembaga yang kini tengah gencar membongkar kasus-kasus korupsi itu terancam bubar, jika hingga 19 Desember 2009 pemerintah dan DPR belum mengesahkan Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).Pada tanggal itu adalah saat terakhir pembentukan Undang-undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden Yudhoyono tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), KPK pun terancam bubar.Sudah tentu jika KPK bubar, hal ini terkait nasib hasil penyidikan KPK ke mana harus dilimpahkan. KPK tak bisa begitu saja langsung melimpahkan hasil penyidikannya ke pengadilan umum. Undang-undangnya bersifat khusus. Harus ada perppu untuk menyatakan pemberlakuan itu (pelimpahan hasil penyelidikan KPK ke pengadilan umum).Perppu yang mengatur pelimpahan penyidikan KPK ke pengadilan umum itu dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah memang sudah tidak menginginkan keberadaan Pengadilan Tipikor.Seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 menyatakan, pengadilan tipikor harus diatur dalam UU tersendiri dan terpisah dari UU KPK. Alasannya, pasal 53 UU KPK yang mengatur tentang tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR untuk membentuk UU tipikor yang baru. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, maka kasus korupsi akan ditangani pengadilan umum.Wewenang KPK sebagai lembaga vital pemberantasan korupsi akan lemah jika keberadaan Pengadilan Tipikor tidak jelas. Kalau hingga 19 Desember 2009 belum ada UU Tipikor, maka pengadilan tipikor tidak ada lagi. Konsekuensinya, KPK juga bubar karena mau dilimpahkan ke mana hasil penyidikannya.Ini ancaman yang sudah di depan mata menyangkut eksistensi KPK.Kini publik melihat bahwa DPR nampaknya mengulur-ulur pembentukan UU Tipikor. DPR bisa dilihat oleh rakyat sedang berusaha membubarkan KPK. Jika sampai batas waktu Desember 2009 RUU Pengadilan Tipikor belum juga diselesaikan, maka pers dan kalangan LSM seperti ICW, Transparansi Internastional dan YLBHI, bisa memberikan label khusus bagi anggota DPR periode 2004-2009 sebagai institusi antipemberantasan korupsi.Publik berharap KPK tidak dibubarkan dan pemerintah mustinya tanggap bahwa KPK diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi yang masih merajalela. Kini semua terpulang kepada kebijaksanaan pemerintahan Presiden SBY untuk menentukan nasib dan masa depan pemberantasan korupsi.(sumber:www.inilah.com)

Read Full Post »

Masalah terorisme merupakan persoalan yang kompleks dan serius. Dalam memecahkan persoalan terorisme itu, betapa pentingnya kerjasama negara dan masyarakat. Upaya yang hanya terpaku pada ‘penegakan hukum’ saja dianggap tak cukup tanpa disertai dengan gerakan deradikalisasi.
Teroris selalu meningkatkan kecanggihan dan kemampuan mereka di hampir semua aspek operasi dan dukungan mereka. Selalu berupaya menggunakan teknologi modern untuk pengelolaan informasi, komunikasi, dan intelijen. Hal ini terbukti telah meningkatkan efisiensi kegiatan mereka.
Apalagi jenis senjata yang modern serta teknologi lebih mudah didapatkan dan tersedia tersedia di mana saja. Begitu juga kemampuan daya beli organisasi teroris selalu meningkat. Ketersediaan teknologi dan personil yang terlatih untuk mengoperasikannya serta dengan dana yang cukup akan memungkinkan teroris mampu mengatasi bahkan melebihi kecanggihan dari ‘counter terorism’ yang dilancarkan oleh pemerintah.
Salah atu upaya mengatasi terorisme adalah melakukan ‘deradikalisasi’ sistemik terhadap gerakan yang menganut paham tertentu dan berujung kekerasan mendesak segera diwujudkan. Tanpa upaya itu, pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum hanya menciptakan lingkaran vendetta cycle (pembalasan dendam).
Jika hanya bicara tentang proses pidana, jatuhnya hanya vendetta cycle. Para pelaku terorisme yang dihukum dianggap ‘syuhada’ oleh sebagian masyarakat. Dan hukuman mati itu justru diklaim mereka sebagai kisah sukses perjuangan. Ini tidak berkesudahan.
Ada dugaan keterlibatan bekas narapidana terorisme, yakni Bagus Budi Pranoto alias Urwah (buron), dalam pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Ini menjadi contoh konkret ‘kegagalan’ upaya hukum semata dalam memberantas terorisme.
Upaya deradikalisasi paham kekerasan dapat ditempuh melalui dialog intensif yang mengedepankan humanisme. Upaya itu harus diwujudkan oleh seluruh entitas masyarakat dan pemerintahan dalam program yang terukur.
Terorisme bertopeng agama adalah gejala global yang terjadi pada bermacam ajaran agama dan kepercayaan di sejumlah negara. Dalam menghadapi masalah terorisme, tampak partai-partai politik dan organisasi massa di Indonesia tidak peka dan tidak partisipatif.
Parpol dan ormas pantas dikritik, karena tidak sensitif menyikapi masalah terorisme. Sejauh ini tidak tampak tindakan nyata dari parpol dan ormas dalam upaya deradikalisasi paham-paham yang berpotensi berujung pada kekerasan. Parpol dan ormas hanya sibuk dengan urusan perolehan kursi kekuasaan saja. (more…)

Read Full Post »

Rekor dunia penyelaman massal berhasil di ukir Indonesia di perairan pantai Malalayang Dua, Manado. Rekor ini diciptakan oleh dua ribu empat ratus lebih penyelam dalam waktu 29 menit. Ajang yang menjadi bagian festival bahari internasional Sail Bunaken ini membuat nama Kota Manado makin populer di Indonesia, bahkan di dunia.
Dan jika tidak ada halangan merintang, hari ini di Manado kembali ada pemecahan rekor dunia, yakni upacara kemerdekaan RI di bawah laut. Dua rekor ini benar-benar dapat dipercaya karena dinilai langsung oleh juri dari Guiness World Record Inggris, Ms Lusia. Artinya, rekor dunia ini akan benar-benar obyektif, bukan akal-akalan atau rekor pesanan.
Rekor penyelaman dengan peserta terbanyak sebelumnya dicatat masing-masing oleh Australia (2004) dengan 600 penyelam, lalu dipecahkan oleh Thailand (2005) dengan 725 penyelam dalam Festival Kohtao, dan rekor terakhir dipegang Maladewa (2007) yang diikuti 925 penyelam.
Jika direnungkan kembali, sepertinya Manado tidak akan mampu menjadi tuan rumah sebesar ini. Namun Sail Bunaken membuktikan suatu prestasi yang dulunya mustahil ternyata bisa diraih dengan melibatkan peran banyak pihak.
Apakah Sulawesi Utara khususnya Manado akan selesai mengukir prestasi? Begitu banyak angan-angan untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai kawasan prastius yakni menjadi kawasan tujuan wisata dunia 2010 dan menjadi pintu gerbang Asia Fasifik.
Sebuah tantangan sekaligus pekerjaan berat. Dan keberhasilan Sulut menggelar konferensi kelautan internasiolan (WOC, CTI Summit, dan Sail Bunaken, bisa dikatakan telah memegang tiket lebih mudah menggapai angan-angan tersebut. (more…)

Read Full Post »

Mahkamah Konstitusi menilai Komisi Pemilihan Umum bekerja amatiran, atau tidak profesional. KPU dicela para akademisi, aktivis LSM, pers, dan publik sebagai biang persoalan buruknya pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2009 ini. KPU berlumuran kutuk dan sumpah serapah dari masyarakat.
Karena itu para anggota Komisi Pemilihan Umum sebaiknya sukarela mengundurkan diri, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai penyelenggara pemilu itu kurang profesional. Langkah itu jauh lebih terhormat dan akan mendapat apresiasi positif oleh publik.
Ingat bahwa KPU bukan lahan untuk mencari lapangan kerja dengan gaji relatif baik. KPU bukan tempat menampung para akademisi dan pegawai negeri yang butuh gaji tinggi selama lima tahun.
KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab bagi peningkatan kualitas demokrasi, bukan sekadar tempat mencari kerja yang bergaji baik dengan fasilitas melimpah, atau tempat orang uji coba merapat ke Istana Negara untuk mencari jabatan lebih tinggi. (more…)

Read Full Post »

Berjuang mencari keadilan. Itulah yang dilakukan Wali Kota Manado (nonaktif) Jimmy Rimba Rogi alias Imba yang Senin lalu dituntut 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 68,837 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam proses pengadilan ini, Imba merasa apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah kebohongan para saksi. Sementara Tim Penuntut Umum bersiteguh menyebut Imba terbukti Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Manado 2006-2007 sebesar Rp 68,37 miliar.
Jika tuduhan jaksa benar, kasus ini tidak hanya menghancurkan karier Imba, tetapi juga bisa membuatnya mendadak miskin karena jaksa mengancam sita harta jika Imba tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang mereka yakini. Imba tentu akan terus melakukan perlawanan demi keadilan untuk dirinya. Sebuah ironi mengingat Imba yang selama ini sangat disegani di Kota Manado harus berjuang untuk sebuah keadilan.
Tuntutan terhadap Imba belum menjadi akhir. Masa akan ada proses pengadilan sampai nanti ada keputusan yang kuat secara hukum. Masa ada kesempatan proses pengadilan di tingkat lebih tinggi, yakni kasasi dan peninjauan kembali.
Toar Palilingan SH MH, pengamat Hukum Sulut berpendapat tuntutan 9 tahun masih di bawah tuntutan maksimal yang bisa mencapai 20 tahun penjara berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang korupsi No 31 tahun 1999. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »