Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘KPU’

Wacana penyusunan kabinet adalah agenda yang kini ditunggu-tunggu masyarakat. Seperti biasanya, SBY belum ingin menyentuh soal itu dengan alasan tahapan politik harus menunggu agenda pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Tetapi hari-hari ini kita juga sedang menunggu hasil putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyangkut gugatan kubu Megawati dan kubu Jusuf Kalla tentang “kecurangan” Pilpres yang lalu. Itu berarti secara etis dan legal, SBY memang belum dapat sepenuh hati merayakan kemenangannya. Konsekuensi dari gugatan sengketa pemilu adalah semua pihak seharusnya menghormati proses pengadilan Mahkamah.
Jadi, komentar kubu SBY bahwa soal DPT bukan lagi masalah karena MK telah membolehkan penggunaan KTP pada Pilpres yang lalu, adalah kurang etis karena proses pengujian gugatan lawan-lawan politiknya itu merupakan kewenangan Mahkamah. Artinya, sengketa pemilu yang penyebabnya adalah soal DPT, tetap merupakan kasus yang harus diperiksa MK karena secara nyata soal itu dianggap sebagai penyebab kekalahan lawan politik SBY.
Putusan MK yang mengizinkan penggunaan KTP adalah dalam konteks mengatasi persoalan DPT yang kacau itu. Jadi tetap saja soal DPT merupakan tanggung jawab KPU, karena basis penyelenggaraan Pilpres adalah DPT dan bukan KTP. Proses hukum untuk mengetahui duduk perkara kekacauan DPT itu adalah tetap penting karena di situlah sepenuh-penuhnya aspek ‘kecurangan’ Pilpres dapat ditemukan. Demi asas keadilan itulah kita menahan diri untuk membicarakan posisi-posisi kekuasaan dalam kabinet mendatang. Hari-hari ini kita seperti terjebak dalam ruang vakum politik, yaitu kondisi dimana momentum untuk membicarakan isi politik kabinet mendatang belum dapat dibicarakan secara tuntas karena bagaimanapun keputusan MK terhadap gugatan Mega dan JK itu tetap berpotensi membatalkan hasil perhitungan suara KPU yang memenangkan SBY-Budiono. Dalam konteks menunggu putusan MK itu, sangat aneh mendengar pernyataan beberapa tokoh PDIP yang mengesankan keinginan partai itu untuk masuk kabinet. Artinya, keseriusan PDIP untuk membuktikan dalilnya tentang kecurangan Pemilu menjadi ‘konyol’ karena partai itu terkesan sekedar berjuang untuk kekuasaan dan bukan untuk keadilan. Lebih aneh lagi bila SBY berpikir untuk merangkul PDIP (dan Golkar) dalam kabinetnya. Ini sangat melanggar akal sehat publik karena pilihan politik publik yang menghasilkan distingsi ideologis antara Partai Demokrat dan PDIP menjadi kabur. Artinya, kehendak rakyat dalam Pemilu dikalahkan oleh negosiasi dan transaksi kepentingan diantara elit partai. Dengan kata lain, percuma saja menyelenggarakan Pemilu bila pada akhirnya distingsi-distingsi ideologis dikooptasi oleh pragmatisme politik para elit partai. Berbeda dengan kasus Golkar, partai itu memang tidak secara utuh mendukung kubu JK. Itulah sebabnya manuver pragmatisme di dalam Golkar lebih memungkinkan partai itu diterima dalam koalisi kekuasaan SBY kelak. (more…)

Read Full Post »

Permohonan keadilan oleh duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo menjadi perhatian publik. Megawati meminta agar MK dapat menggunakan wewenang secara adil dan bijaksana. Permohonan keadilan juga datang dari kubu Jusuf Kalla-Wiranto.
Selain sebagai capres, Mega juga sebagai warga bangsa yang pernah dipanggil ke polisi, kejaksaan, atau Bawaslu. Dan Mega menyatakan hadir karena percaya Indonesia dibangun sebagai negara hukum. Sehingga Mega meminta izin dan memohon agar MK dapat menggunakan wewenangnya secara adil dan bijaksana.
Kubu Mega-Prabowo mengklaim ada 28.658.634 suara tambahan yang tidak sah untuk pasangan SBY-Boediono. Menurut tim kuasa hukum pasangan Mega-Prabowo, seharusnya SBY-Boediono memperoleh 45.215.927 suara atau 48,70% suara sehingga SBY-Boediono tidak dapat ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih dalam pemilu satu putaran.
Kuasa hukum Mega-Prabowo menyatakan perhitungan itu dilakukan pihaknya. Seharusnya suara hasil Pilpres 2009 yang benar yakni Mega-Prabowo 35,06% (32.548.105 suara), SBY-Boediono 48,70% (45.215.927), dan JK-Win 16,24% (15.081.814 suara).
Ini berbeda dengan keputusan KPU No 365/2009 yang menyatakan perolehan suara dalam pilpres menetapkan pasangan Mega-Prabowo dengan perolehan suara 26,79% (32.548.105 suara), pasangan SBY-Boediono 60,80% (73.874.562), dan JK-Win 12,41% (5.081.814 suara).
Kita melihat terdapat perbedaan perhitungan yang signifikan yang dilakukan KPU dan pihak Mega-Prabowo pada 25 provinsi, yakni di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. (more…)

Read Full Post »