Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘MANADO’

Ketika berjuang, mungkin seorang pahlawan menuai banyak cibiran, bahkan dianggap pemberontak. Tetapi ketika perjuangannya membuahkan hasil yang baik, atau setidaknya membangkitkan sebuah kesadaran publik, baru masyarakat memandang kagum adanya

Hal seperti itu dirasakan almarhum Letkol Inf. Herman Nicolas Ventje Sumual ketika memperjuangkan keyakinannya. Tokoh terkemuka Sulawesi Utara ini bahkan sudah memikirkan soal hak asasi manusia, reformasi, dan otonomi daerah sejak jauh hari. Gerakan Ventje dan kelompoknya yang dibangun atas kesadaran mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, justru disorot sebagai pemberontakan oleh pemerintahan Orde Lama.
Gerakan Perjuangan Semesta atau Permesta (1957-1961) yang diproklamirkan Ventje akhirnya ditumpas dan secara de facto tampaknya gagal. Tetapi secara prinsip, gerakan itu menuai hasil, manakala masyarakat menyadari makna sebenarnya di balik perjuangan itu. Kini, Ventje dipandang sebagai seorang tokoh besar, setidaknya untuk Indonesia Timur, lebih khusus Sulawesi Utara.
Dalam berbagai kesempatan, pria kelahiran Remboken/Minahasa, 11 Juni 1923, ini menekankan bahwa Permesta bukan pemberontakan, melainkan sebuah deklarasi politik. Bagi Ventje, isi deklarasi Permesta ya seperti gerakan reformasi di zaman ini. Prinsip perjuangan Permesta adalah “Lebih baik dijajah bangsa asing, daripada dijajah sukubangsa sendiri”
Dia berpatokan pada Undang Undang Dasar sementara Tahun 1950 yang menegaskaan otonomi seluas- luasnya bagi daerah dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam pandangan sadar Ventje ketika itu, hal-hal tersebut tak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya, menurut dia, pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi.
Dan untuk mempertahankan keyakinan tersebut, Ventje dan kelompoknya tak segan-segan angkat senjata. Mereka yang nekat angkat senjata adalah orang-orang yang ikut berjuang dengan darah dan air mata dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Warouw, dan Kolonel AE Kawilarang. (more…)

Read Full Post »

“Seharusnya mereka mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan uang. Kasihan, banyak saudara-saudara kita yang susah.

Petikan kalimat itu terucap spontan dari bibir Buce Lotanubun ketika mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Buce mengadukan pelayanan yang diterima istrinya, Siska Yulia Fransiska Makatey, pasien yang meninggal saat proses melahirkan di RSUP Prof Kandou, Sabtu 10 April 2010.
Keluarga Siska menduga kematian itu akibat malapraktik. Buce mengadu ke Dewan dengan harapan, cukup istrinya saja, jangan ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa.
Selain dugaan malapraktik, sejumlah anggota Komisi IV mengendus dugaan praktik komersialisasi terhadap obat-obat yang telah dibiayai Asuransi Kesehatan (Askes) oleh oknum-oknum paramedis di rumah sakit. Dewan menduga oknum perawat menekan pasien dan keluarganya untuk membayar obat yang seharusnya sudah dibiayai negara melalui Askes. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.
Kata kunci dalam kasus ini adalah “komersialisasi kesehatan”. Praktik ini sudah sangat lama terasa di negeri ini, namun seringkali berlalu begitu saja dan akhirnya terlupakan sampai datang kasus berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah kita sering mendengar dan membaca berita mengenai pihak rumah sakit menolak pasien kurang mampu atau memberikan pelayanan buruk bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas? Sebuah keanehan ketika rumah sakit semestinya berorientasi pelayanan, apalagi rumah sakit milik pemerintah, justru menolak pasien bila tak mampu membayar di muka. Tak jarang pasien gawat darurat keburu meninggal lantaran terlalu lama menunggu layanan medis.
Itu bisa terjadi lantaran beberapa rumah sakit saat ini telah menjadi sebuah industri yang menggunakan perspektif untung rugi semata. Bila sudah begini paradigmanya, tentu saja orang miskin menjadi musuh utama rumah sakit. Maka tak heran ketika orang miskin datang berobat, pertanyaan pertama yang mereka terima bukannya “sakit apa” tetapi “mana uang mukanya.” Itulah sebabnya muncul pemeo, “orang miskin dilarang sakit”. Kalau kita ubah sedikit ‘lelucon’ itu, akan menjadi, “hanya orang kaya yang boleh hidup.”
Komersialisasi layanan kesehatan benar-benar menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan. Ancaman sangat serius terhadap nyawa orang-orang miskin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari betul soal ini. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, rela menunda kunjungan luar negeri, termasuk ke Indonesia, demi memperjuangkan lolosnya rancangan undang-undang kesehatan di negerinya, yang lebih berpihak kepada kaum miskin. (more…)

Read Full Post »

Kota Manado diperkirakan telah didiami sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah Kota Manado telah dikenal dan didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama “Manado” mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama “Pogidon” atau “Wenang”. Kata Manado sendiri berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu Mana rou atau Mana dou yang dalam bahasa Indonesia berarti “di jauh”. Pada tahun itu juga, tanah Minahasa-Manado mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah.
Tahun 1658, VOC membuat sebuah benteng di Manado. Sejarah juga mencatat bahwa salah satu Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Diponegoro pernah diasingkan ke Manado oleh pemerintah Belanda pada tahun 1830. Biologiwan Inggris Alfred Wallace juga pernah berkunjung ke Manado pada 1859 dan memuji keindahan kota ini.
Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Dengan besluit itu, Gewest Manado ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya antara lain Dewan gemeente atau Gemeente Raad yang dikepalai oleh seorang Walikota (Burgemeester). Pada tahun 1951, Gemeente Manado menjadi Daerah Bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223. Tanggal 17 April 1951, terbentuklah Dewan Perwakilan Periode 1951-1953 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 14. Pada 1953 Daerah Bagian Kota Manado berubah statusnya menjadi Daerah Kota Manado sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42/1953 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15/1954. Tahun 1957, Manado menjadi Kotapraja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, Kotapraja Manado berubah status menjadi Kotamadya Manado, yang dipimpin oleh Walikotamadya Manado KDH Tingkat II Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. (more…)

Read Full Post »

Wakil Presiden Boediono bersama istri Herawati Boediono, tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin sekitar pukul 11.30 Wita, dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari 28-29 Desember 2009.
“Wapres didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi,” kata Pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut AY Rambing di Manado, Senin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menko Perekonomian itu tiba dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Pelita Air No.CS 85, dan berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Sam Ratulangi walaupun kondisi cuaca buruk. Wapres bersama rombongan disambut Gubernur Sulut SH Sarundajang dan langsung bertolak ke Kota Bitung, guna mengikuti peresmian Pelabuhan Perikanan Internasional (PPI).
Berdasarkan agenda kunjungan kerja, Wapres juga akan meninjau proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. (more…)

Read Full Post »

Banyak jalan ke Roma. Itulah pepatah lama. Namun, arah ke pembangunan ekonomi dalam abad ke-21 tampaknya cuma ada dua: Jalan Cina dan Jalan India. Keduanya berbeda dalam prinsip dan kebijakan.
Jalan yang ditempuh Cina, di bawah semboyan Selamat Datang Investasi Asing. Kalau tak percaya, datanglah ke pusat perbelanjaan Jakarta dan kota besar lain di. Hampir semua lapaknya dipenuhi barang Zhongguo Zhizao atawa Made in China. Gejala serupa juga terlihat pada produk komputer dan aksesorisnya.
Di AS, banjirnya barang impor dari Negeri di Tengah Dunia itu tercermin oleh Wall Mart, toko serbaada yang menyediakan keperluan untuk kaum kelas menengah ke bawah. Dan Wall Mart selalu ada di kota-kota paling kecil pun di negeri Paman Sam itu.
Itu semua adalah akibat dari kebijakan Cina setelah mendiang Deng Xiaoping pada awal 1980-an memperkenalkan reformasi dan keterbukaan (gaige he kaifang). Lokomotif utama kebijakan itu adalah Foreign Direct Investment (FDI). (more…)

Read Full Post »

Kasus lama itu kini kembali terungkap ke hadapan publik. Ajaran Herman Kemala dianggap meresahkan karena menyimpang dari ajaran Kristen pada umumnya. Oleh karena itu puluhan pendeta, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda mengadukan tindakan tersebut ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (9/9) pagi.
Tujuan pengaduan tersebut guna mencegah penyimpangan yang semakin dalam terhadap ajaran Kristen, sebagaimana ajaran dalam Alkitab. Ajaran Herman Kemala ini dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan jemaat Kristen di Sulut, karena membolehkan jemaat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama mana pun. (more…)

Read Full Post »

Seorang tenaga kerja wanita asal Minahasa Utara, Upriyanti Kasim (33), meninggal sepulang dari Singapura. Ibu tiga anak ini meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Minggu (5/6)Suami korban, Herman Nangin (36), sangat yakin istrinya meninggal akibat siksaan majikannya di Singapura. Ini berdasar pengakuan korban kepada suaminya melalui telepon. Keluarga bahkan tidak tahu korban sudah berada di Indonesia. Informasi itu diperoleh dari orang tak dikenal melalui sms, bukan melalui institusi resmi maupun perusahaan yang mengirimkannya bekerja ke Singapura.
Melalui telepon, Upriyanti mengungkapkan bahwa dirinya disiksa dan dipukuli oleh seluruh anggota keluarga majikannya. Hidungnya mengalami pendarahan lantaran dicocok menggunakan jari. Penderitaan korban semakin menjadi-jadi karena dia juga tidak diberi makan.
Perlakuan yang sungguh tidak manusiawi terhadap pahlawan devisa kita itu. Lantaran tidak tahan, Upriyanti minta agar segera dipulangkan. Dia rela tidak digaji asalkan bisa kembali ke Indonesia. Sang suami melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Minahasa Utara agar mengurus istrinya kembali ke Indonesia, tapi dia justru disuruh menandatangani pernyataan bahwa istrinya tetap ingin melanjutkan kontrak. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »