Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘sby’

Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum kasus Bibit-Chandra atau lebih dikenal dengan Tim Delapan menyerahkan rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (17/11) siang ini.
Tim Delapan ini tidak pernah bermaksud mendiskreditkan Polri dan Kejagung, melainkan semata-mata menjalankan tugas Presiden SBY yang meminta mereka melakukan verifikasi fakta dan proses hukum kasus Bibit-Chandra. Tim ini justru menghormati dan menghargai Polri dan Kejagung sehingga bekerja ekstra keras demi kepentingan institusi penegak hukum tersebut.
“Ini penting agar tak terjadi salah paham dan mispersepsi,” kata advokat senior Amir Syamsudin dari Tim Delapan.Selain disampaikan kepada Presiden, rekomendasi itu untuk sebagian sudah diungkapkan kepada publik.Bagaimanapun, tokoh-tokoh yang duduk di Tim Delapan merupakan wakil publik. Dengan demikian, apa yang mereka kerjakan juga harus disampaikan kepada publik. (more…)

Read Full Post »

Pemilu 2009 sudah usai. Lembaga baru kekuasaan di republik sudah resmi bertugas: wakil rakyat sudah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pun resmi memasuki Istana, serta kabinet baru sudah terbentuk. Meski Pemilu 2009 meninggalkan persoalan administratif, pesta demokrasi itu memberi harapan bagi kehidupan politik demokrasi di Indonesia. Catatan penting yang bisa ditarik adalah Indonesia kini mulai merintis format baru politik pasca reformasi. Tapi, ke mana kah arah poltik baru itu bergerak?
Pasca pemilu nasional, konstelasi politik di Indonesia secara alamiah menata ulang dirinya sendiri. Kutub-kutub politik yang saling menguat dan menjauh satu sama lainnya semasa pemilu, mulai mencair kembali. Fenomena ini terlihat jelas pada perilaku elite politik. Gelombang pertama reposisi ini tentu saja saat pemilu anggota legislatif selesai dan pemilu presiden dan wakil presiden hendak dimulai. Pasangan capres dan cawapres mengumpulkan partai-partai politik yang berkenan menyokong pencalonan diri mereka.
Pada fase ini keganjilan mulai terlihat. Partai-partai yang berbeda “platform” bergabung mendukung kandidat sama. Calon dari Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, didukung baik oleh partai yang dikenal bersifat nasionalis atau plural (PKPI, PPIB, PAN) dan partai yang berbasis sentimen keagamaan (PDS, PKS, PBB, PPP, PBR). Disebut keganjilan karena partai yang mewacanakan syariah Islam pada masa kampanye duduk bersama dengan partai nasionalis, atau partai Kristen. Isu-isu yang sepertinya prinsipil ternyata bukanlah wilayah hitam-putih bagi para elite politik.
Studi yang dilakukan Kuskhirdo Ambardi mendeskripsikan sejarah politik kontemporer Indonesia ada pembelahan sosial (cleavage): agama-sekuler, kelas sosial, kesatuan-federal, etnisitas, dll. Dia menjadi ranah pembeda antar kelompok politik, sekaligus pula medan perdebatan. Uraian ini tidak cukup memetakan politik Indonesia karena dengan mudahnya para elite politik menegosiasikan identitas politiknya. Merujuk ke periode tahun 1999, betapa Megawati dengan PDIP-nya sebagai pemenang pemilu tidak mendapat amanat dari MPR karena sentimen agama dan gender oleh kelompok poros tengah, tapi pada tahun-tahun berikutnya, kelompok sama pula yang mendaulatnya menjadi presiden. (more…)

Read Full Post »

Foto Bersama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Foto Bersama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Desas-desusnya sangat kuat. Bahwa, 100 hari pertama kinerja KIB jilid II akan menjadi pertaruhan penting bagi Presiden SBY. Seorang menteri terancam tergusur? Informasi ini bukan muncul dari kalangan istana. Tapi, justru dari kalangan petinggi partai politik pengusung pasangan Presiden SBY dan Wapres Boediono. Yang menarik lagi, menteri yang menjadi target penggusuran itu bukan dari kalangan profesional.
Tapi, dari kalangan partai politik pendukung koalisi SBY-Boediono.
Latar belakang penggusurannya juga menarik. Bukan karena menteri itu tidak mampu bekerja.Tetapi, karena track recordnya yang dianggap cacat, dan jika diungkap ke publik, bisa merusak citra pemerintahan.Tentang siapa nama menteri yang akan digusur (minimal inisial) beberapa petinggi partai politik pendukung SBY-Boediono tidak bersedia mengungkapkan.
“Kita lihat saja dulu. Mulai minggu depan (Senin, 26/10), gerakan politik yang mengarah pada desakan untuk mengganti menteri itu sudah muncul,” kata seorang politisi senior, tadi malam.Bentuknya, macam-macam. Yang jelas, akan ada gerakan propaganda atau public opinion untuk mengungkapkan track record beberapa menteri.
Malah, beberapa catatan rahasia tentang masa lalu menteri itu, akan diungkap ke publik.Beberapa menteri yang ditemui usai rapat koordinasi bidang Ekuin, Sabtu (24/10) di kantor Menko Ekuin, tak bersedia menjawab. (more…)

Read Full Post »

duet-sby-boediono01Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak berpengaruh terhadap pasar karena hanya bersifat seremoni. Para calon menteri bidang perekonomian juga sudah diperkirakan pasar sehingga tidak lagi menjadi informasi berharga.
Ini berarti pasar sudah memprediksi para personal yang bakal duduk di tim perekonomian kabinet. Pasar akan bergerak kalau ada informasi yang tidak diperkirakan sebelumnya, negatif maupun positif. Kalau sudah menjadi perkiraan pasar, maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan lagi.
Namun pelantikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono, sempat memberikan sentimen positif terhadap pasar pada Senin. Pelantikan Presiden terpilih SBY dan Wapres Boediono itu dihadiri kepala negara-negara sahabat seperti PM Australia Kevin Rudd, PM Malaysia Najib Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Timor Leste Ramos Horta, utusan Jepang, Thailand, Filipina dan negara lainnya.
Para pelaku pasar aktif membeli rupiah sehingga mengalami kenaikan yang cukup besar. Selain itu rupiah juga didukung oleh membaiknya bursa Wall Street dan melemahnya dollar AS terhadap euro. Bahkan kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta naik, Selasa (20/10), mendekati angka Rp9.300/US$. Rupiah terdongkrak cukup meyakinkan. Nilai tukar rupiah menguat 30 poin menjadi Rp9.360-Rp9.370/US$ dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.390-Rp9.400.
Pengamat pasar uang optimistis rupiah akan terus menguat hingga mencapai angka Rp9.300/US$, setelah presiden melantik calon menteri yang telah melakukan uji kelayakan.
Untuk sementara, rupiah diperkirakan masih akan berkisar antara Rp9.350-Rp9.370/US$, karena pelaku saat ini sedang fokus terhadap pelantikan para menteri apakah akan ada perubahan. Para pelaku pasar memperkirakan perubahan yang terjadi terutama di bidang perekonomian. Dan itu sudah memberikan sentimen positif, di mana diperkirakan pertumbuhan ekonomi 2010 akan lebih baik dari 2009. Karena itu rupiah ke depan akan semakin baik dan peluang untuk bisa mencapai angka Rp9.000/US$ cukup besar. (more…)

Read Full Post »

Wacana penyusunan kabinet adalah agenda yang kini ditunggu-tunggu masyarakat. Seperti biasanya, SBY belum ingin menyentuh soal itu dengan alasan tahapan politik harus menunggu agenda pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Tetapi hari-hari ini kita juga sedang menunggu hasil putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyangkut gugatan kubu Megawati dan kubu Jusuf Kalla tentang “kecurangan” Pilpres yang lalu. Itu berarti secara etis dan legal, SBY memang belum dapat sepenuh hati merayakan kemenangannya. Konsekuensi dari gugatan sengketa pemilu adalah semua pihak seharusnya menghormati proses pengadilan Mahkamah.
Jadi, komentar kubu SBY bahwa soal DPT bukan lagi masalah karena MK telah membolehkan penggunaan KTP pada Pilpres yang lalu, adalah kurang etis karena proses pengujian gugatan lawan-lawan politiknya itu merupakan kewenangan Mahkamah. Artinya, sengketa pemilu yang penyebabnya adalah soal DPT, tetap merupakan kasus yang harus diperiksa MK karena secara nyata soal itu dianggap sebagai penyebab kekalahan lawan politik SBY.
Putusan MK yang mengizinkan penggunaan KTP adalah dalam konteks mengatasi persoalan DPT yang kacau itu. Jadi tetap saja soal DPT merupakan tanggung jawab KPU, karena basis penyelenggaraan Pilpres adalah DPT dan bukan KTP. Proses hukum untuk mengetahui duduk perkara kekacauan DPT itu adalah tetap penting karena di situlah sepenuh-penuhnya aspek ‘kecurangan’ Pilpres dapat ditemukan. Demi asas keadilan itulah kita menahan diri untuk membicarakan posisi-posisi kekuasaan dalam kabinet mendatang. Hari-hari ini kita seperti terjebak dalam ruang vakum politik, yaitu kondisi dimana momentum untuk membicarakan isi politik kabinet mendatang belum dapat dibicarakan secara tuntas karena bagaimanapun keputusan MK terhadap gugatan Mega dan JK itu tetap berpotensi membatalkan hasil perhitungan suara KPU yang memenangkan SBY-Budiono. Dalam konteks menunggu putusan MK itu, sangat aneh mendengar pernyataan beberapa tokoh PDIP yang mengesankan keinginan partai itu untuk masuk kabinet. Artinya, keseriusan PDIP untuk membuktikan dalilnya tentang kecurangan Pemilu menjadi ‘konyol’ karena partai itu terkesan sekedar berjuang untuk kekuasaan dan bukan untuk keadilan. Lebih aneh lagi bila SBY berpikir untuk merangkul PDIP (dan Golkar) dalam kabinetnya. Ini sangat melanggar akal sehat publik karena pilihan politik publik yang menghasilkan distingsi ideologis antara Partai Demokrat dan PDIP menjadi kabur. Artinya, kehendak rakyat dalam Pemilu dikalahkan oleh negosiasi dan transaksi kepentingan diantara elit partai. Dengan kata lain, percuma saja menyelenggarakan Pemilu bila pada akhirnya distingsi-distingsi ideologis dikooptasi oleh pragmatisme politik para elit partai. Berbeda dengan kasus Golkar, partai itu memang tidak secara utuh mendukung kubu JK. Itulah sebabnya manuver pragmatisme di dalam Golkar lebih memungkinkan partai itu diterima dalam koalisi kekuasaan SBY kelak. (more…)

Read Full Post »