Manado Kehilangan Pemimpin

Warga Kota Manado ibarat anak ayam kehilangan induk. Kota ini tak lagi memiliki kedua pemimpinnya. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Manado Abdi Buchari telah dinonaktifkan. Sebelumnya, Wali Kota Jimmy Rimba Rogi (Imba), juga dinonaktifkan karena tersangkut kasus korupsi dan sudah dijebloskan ke dalam tahanan oleh keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Abdi yang sebelumnya menjabat wakil wali kota, menjabat Plt wali kota, tapi sedang dalam proses hukum terkait kasus korupsi yang dikenal dengan MBH Gate yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 11,199 miliar. Ancaman hukuman 5 tahun penjara bagi Abdi, membuat Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkannya. Keputusan Mendagri mengacu pada PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Read Full Post »

Ironi Rimba Rogi Mencari Keadilan

Berjuang mencari keadilan. Itulah yang dilakukan Wali Kota Manado (nonaktif) Jimmy Rimba Rogi alias Imba yang Senin lalu dituntut 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 68,837 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam proses pengadilan ini, Imba merasa apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah kebohongan para saksi. Sementara Tim Penuntut Umum bersiteguh menyebut Imba terbukti Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Manado 2006-2007 sebesar Rp 68,37 miliar.
Jika tuduhan jaksa benar, kasus ini tidak hanya menghancurkan karier Imba, tetapi juga bisa membuatnya mendadak miskin karena jaksa mengancam sita harta jika Imba tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang mereka yakini. Imba tentu akan terus melakukan perlawanan demi keadilan untuk dirinya. Sebuah ironi mengingat Imba yang selama ini sangat disegani di Kota Manado harus berjuang untuk sebuah keadilan.
Tuntutan terhadap Imba belum menjadi akhir. Masa akan ada proses pengadilan sampai nanti ada keputusan yang kuat secara hukum. Masa ada kesempatan proses pengadilan di tingkat lebih tinggi, yakni kasasi dan peninjauan kembali.
Toar Palilingan SH MH, pengamat Hukum Sulut berpendapat tuntutan 9 tahun masih di bawah tuntutan maksimal yang bisa mencapai 20 tahun penjara berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang korupsi No 31 tahun 1999.

Read Full Post »